Rumah Subsidi 18 Meter Batal, Ara: Banyak Respons Negatif!
Wacana Rumah Subsidi Dipersempit Menuai Pro-Kontra
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, memutuskan untuk membatalkan wacana rumah subsidi 18 meter persegi. Keputusan tersebut diumumkan setelah menerima banyak respons negatif dari masyarakat, pemangku kepentingan, hingga anggota DPR.
Ara Minta Maaf: Draft Bukan Keputusan Final
Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (10/7/2025), Ara menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa rencana rumah subsidi berukuran kecil itu hanya sebatas draft, bukan keputusan resmi pemerintah.
“Saya minta maaf. Ada pandangan yang mengingatkan dari segi sosial. Kami ingin mendengar aspirasi masyarakat,” kata Ara.
Tujuan Draft Rumah subsidi : Uji Respons Publik
Ara menjelaskan, penyusunan draft ukuran rumah subsidi 18 meter dilakukan untuk menampung opini dari masyarakat luas. Ia menilai, jika mayoritas respons bersifat negatif, maka kebijakan tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan.
“Kalau lihat responsnya tidak baik, dari DPR juga sudah mengingatkan, masa saya jalan terus? Berarti saya tidak mendengarkan. Namanya draft itu kita sampaikan ke publik untuk dapatkan respons,” ujarnya.
Respons Mayoritas Rumah subsidi: Negatif
Setelah mendengarkan berbagai tanggapan, Ara menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan rumah subsidi berukuran hanya 18 meter persegi. Oleh sebab itu, ia membatalkan usulan tersebut secara resmi.
“Saya harus katakan dengan jujur mayoritas negatif. Jadi sportif, saya batalkan. Itu batal, titik,” tegasnya.
Komitmen untuk Perumahan yang Layak
Pemerintah, lanjut Ara, tetap berkomitmen untuk menyediakan rumah subsidi yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depan, setiap kebijakan perumahan akan lebih inklusif dan melibatkan pendapat publik secara aktif.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan publik dan bersedia mengoreksi langkah jika dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.