Penyebab Mentan Copot Pejabat Kementan: Lahan Negara 300 Hektare Disewakan ke Pihak Luar

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atau Mentan Amran kembali menunjukkan ketegasannya terhadap penyalahgunaan aset negara. Ia mencopot sejumlah pejabat eselon II dan III Kementerian Pertanian (Kementan) setelah menemukan praktik penyewaan lahan negara seluas 300 hektare di Subang, Jawa Barat.

Lahan Negara Disewakan ke Pihak Luar

Temuan tersebut terjadi saat Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi. Ia menyebut tindakan menyewakan lahan milik negara kepada pihak luar merupakan bentuk pelanggaran serius.

“Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar,” tegas Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP, Rabu (12/11/2025).

Mentan Amran Langsung Copot Pejabat di Lapangan

Amran tak segan mengambil langkah tegas di lokasi. Ia langsung menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian kepada pejabat terkait tanpa menunggu proses panjang di kantor. Keputusan itu menegaskan bahwa lahan percobaan milik negara harus digunakan untuk penelitian dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kami punya teknologi, alat, dan SDM yang memadai. Lahan negara harus dimanfaatkan untuk produksi dan penelitian. Hari ini juga kami copot direkturnya dan pejabat eselon tiganya,” ujarnya.

Peringatan untuk Seluruh Balai Riset Pertanian

Amran meminta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik serta menjadi contoh bagi masyarakat. Ia juga menegaskan hasil penelitian dan benih unggul harus diberikan secara gratis untuk petani.

“Kita ingin BRMP menjadi pelopor kemajuan pertanian nasional. Hasilnya harus bisa dirasakan langsung oleh petani,” tambahnya.

Bangun Budaya Kerja yang Transparan dan Produktif

Sejak menjabat kembali sebagai Menteri Pertanian, Amran berkomitmen membangun budaya kerja berorientasi hasil nyata. Ia menyebut tidak akan mentolerir penyimpangan sekecil apa pun.

“Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” tegasnya.

Langkah Tegas untuk Reformasi Pertanian Nasional

Tindakan tegas Mentan Amran menjadi sinyal kuat terhadap reformasi internal Kementan. Pemerintah berkomitmen menjaga aset negara agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan produktivitas pertanian nasional.

• Penyewaan lahan negara tidak ditoleransi.
• BRMP harus jadi contoh pusat riset dan inovasi pertanian.
• Hasil riset dan benih unggul wajib diberikan gratis kepada masyarakat.
• Setiap pejabat harus berorientasi hasil dan bertanggung jawab penuh.

Dengan langkah tegas ini, Mentan Amran menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan tata kelola pertanian yang bersih, produktif, dan berpihak kepada petani Indonesia.